EFEKTIVITAS KINERJA PPID PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK

Main Article Content

Ivano Ratio Ideal

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaranEfektivitas Kinerja PPID yan berada di Sekretariat DPRD Kota Padang dalam memberikan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada publik .Serta peneliti juga mengemukakan kendaladan upayamengatasikendaladalam proses Efektivitas Kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling dan. Uji keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber. Teknik analisis data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa abstrak, kata-kata dan pernyataan.Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas Kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik Melalui dua teori yaitu Efektifitas dan Kinerja. Efektifitas memiliki 6 indikator yaitu Kualitas, Kesiagaan, Motivasi, Penerimaan Tujuan Organisasi, dan Penilaian oleh pihak luar. (1) Kualitas (2)Kesiagaan (3) Motivasi (4) Penerimaan Tujuan Organisasi (5) Keluwesan Adaptasi (6) Penilaian Oleh Pihak Luar. Sementara itu teori Kinerja memiliki 3 Indikator diantaranya Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan.  Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan pada Efektifitas Kinerja PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang saat ini terlihat bahwa efektifitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik dengan mengacu kepada indikator yang dikemukakan Camppbel bahwa dari 6 (enam) indikator yang dikemukakan Campbell, 5 (lima) diantaranya sudahefektif.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ideal, I. (1) “EFEKTIVITAS KINERJA PPID PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK”, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(2), pp. 218-226. Available at: http://ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/43 (Accessed: 21February2019).
Section
Articles

References

Agung Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. Sumber Daya Manusia perusahaan. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Asri Laksmi Riani, M. (2011). Perspektif Kompensasi. Surakarta: Yuma Pustaka.
Azhar Arsyad. 2004. Media Pembelajaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Bacal, Robert. 2001. Performance Management. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Daryanto dan Ismanto. 2014. Konsumen dan Pelayanan Prima.Yogyakarta : Gava Media.
Deddy Mulyana.2006. Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan (R. Wayne Pace dan Don F. Faules), Bandung, Remaja Rosdakarya
Dessler, Gary. 2006. Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta : Indeks
Dharma Setyawan Salam. 2007. Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungsan, Nilai dan Sumber Daya.Jakarta: Jambatan
Donni Juni Priansi. 2013. Manajemen Perkantoran : Efektif, Efisien dan Profesional. Bandung: Alfabeta.
Fryer, Karen. Jiju Antony. Susan Ogden. 2009. "Performance Management in The PublicSector", International Journal of Public Sector Management, Vol. 22 Iss 6 pp. 478 – 498.
Gibson Ivancevich Donnelly.1996.Organisasi Perilaku Struktur Proses Jilid 1 edisi Kelima By Gibson. Jakarta. Binarupa Aksara
Harbani Pasalong. 2007. Teori Administrasi Negara. Bandung : Alfabeta
Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan
Lupiyoadi.2001. Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek, Salemba Empat, Jakarta.
Methew B. Miles dan A. Michael Hubermen (1992 : 90) Teknik Analisis Data.
Moenir, HAS. 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara
Moeheriono.(2007). Evaluasi dan Penilaian Pelatihan Jabatan. Bogor, Ghalia Indonesia
Nawawi.2013. ManajemenPemerintahan. Jakarta:Rajawali Press.
Pasolong. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
P.Robbins. 2008 Organizational Behaviour,Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Drs. Benyamin Molan, Jakarta : Salemba Empat.
Selviana Putri Larasati, Setya Haksama. 2016. Penerapan Theory Of Constraint Pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jurnal 4 No. 2.
Siagian S.P.(2008:77) Kriteria atau Ukuran Mengenai Pencapaian Tujuan Efektif atau Tidak. Jakarta : Alfabeta
Sinambela, L.P. 2011.Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan. Implementasi, cetakan keenam Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sirajuddin dkk.,Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang, 2011, hal. 108.
Tika.2010. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: Bumi Aksara.
Ulum. Ihyaul MD, 2004, Akuntansi Sektor Publi. Malang,UMM Press
http://matapena.blogspot.co.id/2011/06/ppid-pejabat-pengelola-informasi-dan.html
Asep Sudarsyah. 2012.Mengelola Perubahan Organisasi (Sebuah Prespektif Perilaku) Jurnal Adminisistrasi Pendidikan Vol.XIV No.1 April 2012 Sweenny dan Macfarlin,2002 : 4
Bryan Johannes Tampi. 2014.Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BANK NEGARA INDONESIA,TBK (REGIONAL SALES MANADO)Journal “Acta Diurna” Volume III. No.4. Tahun 2014
Eka Puspita Sari.2014. Peran Media Masa Dan Fungsinya Sebagai Agen Sosialisasi Gender. Jurnal Ilmu Berbagi, Vol.2014, Nomor 3. Seri Ilmu Sosial Dan Pendidikan. Januari 2015
Ismail Hargeza, 2011. Efektivitas Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Tepadu Kabupaten Agam.Universitas Negeri Padang.
Isra Yoanda, Mochhammad Akmar, dan Romula Adiono. Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Sektor Industri Pariwisata di Kota Batu (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu).Volume 1, No.1. Universitas Brawijaya.
Kemendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah(on line),2010, http://www.kemendagri.go.id/ind, (17 November 2013)
Ketua Komisi Informasi, dikutip dari artikel “UU Keterbukaan Informasi Publik, Tak Siap, Tapi Harus Jalan Terus”, http://www.antikorupsi.org, (17 November 2013)
Mas’ud, Fuad, (2004) di Dalam Bryan Johannes Tampi . Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BANK NEGARA INDONESIA,TBK (REGIONAL SALES MANADO) Volume III. No.4. Tahun 2014
Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2013 dengan judul Panduan Pembentukan dan Operasional Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Sekretariat Negara, Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (online), 2010, http://www.setneg.go.id/ind, (11 Maret 2013)
Sunarto. 2009. Pengertian Prestasi Belajar. Jurnal. Diakses 3 April 2010. http://sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasi-belajar/
Vebby Antika Sary. 2014. Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filling Bagi Wajib Pajak Pribadi dalam Pelaporan Pph Pasal 21 pada Kantor Perem Bulog Palembang.Palembang : Politeknik Negri Sriwijaya
Pasal 5 UU Nomor 25/2009).ruang lingkup pelayanan public
Pasal 15 UU Nomor 29/2009). Pelaksanaan pelayanan public
Keputusan Menteri : KEP/25M.PAN/2/2004
Keputusan Menteri : 63/KEP/M.PAN/7/2003
Keputusan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2017
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012, hal. 100.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012, hal. 102.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012, hal. 110
Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.